DIKLAT PENINGKATAN KAPASITAS STAF AHLI KEPALA DAERAH

MANAJEMEN PENGELOLAAN KOORDINASI DALAM KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA STAF AHLI KEPALA DAERAH DALAM MEMBERI SARAN MASUKAN STRATEGIS GUNA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH YANG EFEKTIF

PENDAHULUAN    

Staf Ahli Kepala Daerah mempunyai tugas pokok yaitu membantu pimpinan baik diminta atau tidak dalam pemikiran, saran dan pertimbangan, dengan tertulis atau lisan dibidang pemerintahan, hukum, politik, ekonomi, pembangunan dan keuangan serta bidang sumber daya manusia dan kemasyarakatan. Permendagri Nomor 134 tahun 2018 Tentang Tata Cara, dan Kedudukan, serta Kompetensi Standar Staf Ahli Kepala Daerah sebagai upaya untuk memperkokoh dan memberikan eksistensi yang lebih luas lagi bagi staf ahli.

Adapun Hal pokok yang diatur dalam Permendagri Nomor 134 Tahun 2018:

1. Penegasan hubungan kerja Staf Ahli Kepala Daerah dengan Sekretaris Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah. “Penegasan pengaturan terkait hubungan kerja staf ahli daerah dengan Sekda maupun organisasi perangkat daerah, baik dalam hubungan koordinasi fungsional, administrasi operasional, ataupun teknis operasional

2. Pendanaan Staf Ahli Kepala Daerah dalam mendukung tugas dan fungsi Staf Ahli Kepala Daerah. “Kaitannya dengan pendanaan staf ahli, kemarin sebelum ada Permendagri 134 kurang jelas, ada yang jelas bahkan ada yang tidak jelas. Sekarang setelah ada Permendagri, menjadi lebih jelas lagi.

3. MM Standar Kompetensi tentang kualifikasi kompetensi yang diperlukan bagi seorang staf ahli untuk melaksanakan tugas jabatan secara profesional. Bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh bupati semakin berkembang dan kompleks sejalan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perlu didukung dan dibantu staf ahli dalam menyikapi dan mengatasi permasalahan berdasarkan isu-isu strategis terhadap penyelenggaraan pemerintah di daerah. 

TUJUAN 

1. Peserta dapat memahami kedudukan, peran dan tupoksi.

2. Peserta dapat memahami analisis kebijakan guna memberi saran masukan strategis kepada kepala daerah sesuai tupoksi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif.

3. Sharing pengalaman antar sesama peserta